Retak Koalisi Jokowi Pdip Vs Luhut Tentukan Nasib Pemilu 2024

Retak Koalisi Jokowi Pdip Vs Luhut Tentukan Nasib Pemilu 2024

Apa yang dibicarakan Jokowi dan Surya Paloh?

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin, mengatakan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menjadi "magnet besar" bagi publik.

Sebab dalam Pilpres 2024, keduanya berada di kubu yang berseberangan. Surya Paloh menjadi pengusung pasangan Anies-Muhaimin yang menyuarakan ide perubahan. Adapun Presiden Jokowi mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka yang bersanding dengan Prabowo Subianto.

Menurut Alvin, pertemuan yang dibarengi makan malam tersebut membicarakan sejumlah isu.

Mulai dari keinginan untuk mengembalikan "rasa konsolidasi" yang dulu pernah ada - mengingat pada Pemilu 2014 dan 2019 partai Nasdem menjadi penyokong Jokowi -hingga upaya mengajak Nasdem "kembali menjadi bagian pemerintahan".

"Karena Nasdem ini dari Pemilu 2014, 2019 di dalam pemerintahan, dia punya rekam jejak bersama Presiden Jokowi ketika menjadi capres untuk pertama kalinya," ujar Silvanus Alvin kepada BBC News Indonesia.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Pengamat politik dari Centre for strategic and international Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, juga sependapat.

Ia menduga, pembicaraan keduanya sudah mengarah pada penjajakan koalisi dengan kubu Prabowo-Gibran. Apalagi Presiden Jokowi menyebut dirinya sebagai jembatan untuk urusan partai-partai.

Pasalnya gaya pemerintahan Prabowo tak akan jauh berbeda dengan Jokowi yang "sebisa mungkin merangkul semua partai agar tidak tercipta oposisi yang efektif".

"Dan bisa juga strategi bersama. Prabowo akan melakukan kunjungan ke Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang punya hubungan pasang surut dengan Jokowi."

Berbeda dengan Nicky, pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, berkata penjajakan untuk berkoalisi kembali terlalu dini disampaikan Jokowi kepada Surya Paloh.

Karena bagaimanapun penghitungan suara oleh KPU masih berjalan meskipun berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei menempatkan Prabowo-Gibran unggul telak.

Ia menduga arah pembicaraan itu bagian dari "upaya menjinakkan" kubu Surya Paloh yang selama ini kencang menyuarakan adanya dugaan kecurangan.

"Penjinakan kepada Surya Paloh bahwa sekarang kami sudah menang, tidak perlu lagi keras-keras dan terima kekalahan," ujar Ahmad Atang.

"Atau pertemuan itu sebagai bagian dari upaya melakukan cooling down dinamika politik yang sedang tinggi terutama di kubu Anies-Muhaimin yang sangat menentang hasil quick count."

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Surya Paloh.

Namun Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya, menuturkan pertemuan itu hanya membahas dinamika politik yang berkembang saat ini.

Ia juga berkata terlalu dini apabila pertemuan tersebut diartikan bahwa Nasdem akan bersatu dengan kubu Jokowi lagi.

"Ah terlalu dini, Pak Surya orang yang tegas dengan sikap-sikap beliau. Jadi kita saling menghormati," ucapnya di Nasdem Tower.

Sumber gambar, Getty Images

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan pertemuannya dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Istana Merdeka, pada Minggu (18/02) malam, untuk menjadi "jembatan" atau sebutnya menjembatani sesuatu.

Hal itu disampaikannya usai meresmikan RS Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman dan 20 RS TNI di Jakarta Selatan.

Presiden melanjutkan adapun soal urusan politik, ia serahkan kepada partai-partai. Dia berkata hanya ingin menjadi penghubung komunikasi terhadap semua hal.

"Saya itu sebetulnya hanya jadi jembatan. Yang penting nanti partai-partai [yang mengurus]. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya."

Ia kemudian berkata, pertemuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan di Indonesia.

Dia pun tak mau ambil pusing terkait pihak mana yang meminta pertemuan itu terlebih dahulu - apakah dari pihak Istana maupun Nasdem.

"Saya kira dua-duanya enggak perlu lah siapa yang undang. Yang paling penting memang ada pertemuan itu dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan negara kita."

Sejarah PNI di balik istilah ‘kandang banteng’

Peneliti senior dari BRIN, Prof Lili Romli, mengatakan istilah ‘kandang banteng’ merujuk pada pusat kekuatan pendukung PDIP, seperti di Jawa Tengah, Bali, Sumatra Utara, dan beberapa wilayah lainnya.

Romli mengatakan, dominasi PDIP di kandang banteng itu secara historis tak lepas dari kedekatan personal Sukarno dengan masyarakat di sana.

Contoh, kedekatan antara Sukarno dan Bali salah satunya dipengaruhi oleh Ida Ayu Nyoman Rai, ibu Sukarno yang merupakan bangsawan dari Pulau Dewata.

Sementara di Sumut, tepatnya Berastagi dan Parapat, pernah menjadi tempat pengasingan Bung Karno pada awal kemerdekaan.

Sumber gambar, Getty Images

Faktor penting lain adalah peran Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Sukarno pada 1927.

“PDIP dianggap sebagai kelanjutan dari PNI. Wilayah-wilayah yang dulu menjadi basis kekuatan PNI kini menjadi kandang banteng bagi PDIP,“ kata Romli.

PNI, partai politik pertama yang beranggotakan etnis Indonesia ini, menjadi alat bagi Sukarno dan kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

M.C. Ricklefs dalam bukunya berjudul Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, menyebut PNI yang berideologi nasionalisme ‘sekuler‘ memiliki daya tarik yang sangat besar bagi masyarakat ‘Islam Abangan’ di daerah pedesaan Jawa, seperti Jawa Tengah.

Itu karena PNI dianggap sebagai partai Sukarno, sekaligus pengimbang atas kekuatan politik Islam saat itu.

Sumber gambar, Getty Images

“Demikian pula, PNI mendapat banyak dukungan di daerah-daerah Kristen di luar Jawa dan di Bali yang menganut agama Hindu, yang juga terdapat sentimen-sentimen anti-Islam,” tulis Ricklefs.

PNI memenangkan Pemilu 1955 dengan perolehan 8,4 juta suara (22,3%), di atas Masyumi, NU, PKI, dan partai lainnya. Saat itu, Masyumi adalah partai terkuat di luar Jawa, sementara di Bali dan daerah-daerah Kristen dikuasai PNI.

Sedangkan, di Jawa Tengah dan Jawa Timur, posisi PNI unggul 32%, dibanding NU 30% dan PKI 27%, sedangkan Masyumi hanya 12%.

PNI mengalami masa senja di bawah rezim Orde Baru.

Pada Pemilu 1971, PNI hanya memperoleh 6,9% suara nasional, dengan hasil terbaiknya sebesar 19,5% di Jawa Tengah. Sementara Golkar mendominasi dengan 62,8% suara.

Pada 1973 dalam rangka membatasi jumlah parpol, Presiden Soeharto melebur PNI dengan partai-partai non-Islam (seperti Murba, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, dan IPKI) menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Sumber gambar, Getty Images

Sejak itu, PDI hanya menjadi pelengkap dalam dominasi politik ‘otoriter’ Soeharto.

Pascakejatuhan Soeharto dan konflik internal yang berkepanjangan menggelayut di tubuh PDI, Megawati Sukarnoputri lalu mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan (PDIP).

Ciri khas PDIP adalah lambang banteng bermata merah dan bermoncong putih.

PDIP yang lekat dengan corak nasionalis Sukarno menjadi peserta pemilu 1999 dan keluar sebagai pemenang. PDIP memperoleh 35,6 juta suara, atau 33,74% dari 48 partai yang berpartisipasi.

Namun dalam dua pemilu berikutnya, PDIP kalah dari Golkar dan Demokrat.

Setelah itu, PDIP mencetak ‘hattrick’ kemenangan pada pemilu legislatif 2014, 2019 dan 2024.

Pilgub Sumut: ‘Menantu Jokowi vs perlawanan atas pengkhianat’

Sumber gambar, Nanda Fahriza Batubara

Pertarungan Pilkada di Sumatra Utara (Sumut) terasa jauh lebih hangat.

Kompetisi memperebutkan kursi nomor satu Sumut ini diwarnai dengan tudingan “penggunaan kekuasaan” hingga klaim “perlawanan atas pengkhianat”.

Pilgub Sumut menyajikan duel yang sengit. Di sudut biru, menantu Jokowi, Bobby Nasution menggaet mantan bupati Asahan, Surya, sebagai pendampingnya.

Sementara di sudut merah, petahana Edy Rahmayadi bersanding dengan Hasan Basri Sagala.

Riuh suara pendukung Bobby dan Edy menggema di luar gedung sesaat sebelum debat perdana kedua paslon, di Hotel Grand Mercure Medan, Rabu (30/10).

"Yo ayo, ayo Bobby-Surya, kuingin, kalian harus menang,” teriak barisan pendukung Bobby.

Tak mau kalah, pendukung Edy menimpali, "Edy… Edy... Edy". Saling sahut yel-yel ini sempat berujung adu mulut antara mereka.

Sumber gambar, Nanda Fahriza Batubara

Di antara kerumunan itu adalah Indah Tobing, yang mengaku sebagai mantan relawan Bobby dalam Pilkada Medan pada 2020.

Kini, dia beralih mendukung Edy.

Baginya Pilgub Sumut 2024 bukan semata mencari pemimpin, melainkan perlawanan atas pengkhianatan.

“Saya selesai sama dia [Bobby], bukan hanya pengkhianat bagi partai, tapi dia juga mengkhianati janji-janji kampanyenya,” kata Indah.

Sumber gambar, Nanda Fahriza Batubara

Di tempat yang sama Lily Sitorus mantap mendukung Bobby.

Dia merasa terbantu dengan program Universal Health Coverage (UHC) yang diterapkan Bobby selama menjabat wali kota Medan.

Berkat program itu, dia mengaku memperoleh pengobatan gratis hanya dengan menunjukkan KTP.

“Jadi menurut saya, kenapa cuma Medan? Kalau bisa Sumut juga dibenahi,” ujar Lily.

Sepanjang kampanye, saling sindir juga disajikan oleh menantu Jokowi versus mantan Pangkostrad itu.

Bobby menyalahkan Edy yang tidak mendukung pembersihan sungai dan penanganan banjir di Kota Medan.

Bobby juga menyinggung kondisi jalan di Sumut yang rusak parah dibanding Aceh dan Sumatra Barat. Padahal, Pemprov Sumut memiliki anggaran jalan sebesar Rp2,7 triliun.

Baca juga isu lain di Sumut:

Tak tinggal diam, Edy merespons bahwa jalan yang disinggung merupakan jalan nasional.

“Itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan, Mulyono,“ kata Edy.

Mulyono adalah panggilan yang dikaitkan dengan nama kecil Jokowi.

Edy kembali menyebut nama itu: "Ada yang bilang begitu besarnya kekuatan mereka, tak ada urusan, PDI Perjuangan lebih besar dari Mulyono, pastikan ini.”

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Yudi Manar

Pada kesempatan yang sama, Edy menggambarkan Bobby seperti harimau.

“PDI Perjuangan ini memelihara harimau, yang pada akhirnya diterkam harimau sendiri," ujarnya.

Terlepas dari silang sindir itu, elektabilitas Bobby mengungguli Edy di berbagai survei.

Survei Katadata Insight Center pada September 2024 menunjukkan elektabilitas Bobby-Surya sebesar 35,6%, sementara Edy-Hasan mendapatkan 19,5%.

Sebanyak 44,9% responden belum menentukan pilihan, menurut survei tersebut.

Nama Bobby juga unggul dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Juli 2024. Hasil survei LSI mengungkap tingkat elektoral Bobby mencapai 34,2%, unggul dari Eddy 15,1%.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Yudi Manar

Aswan Jaya selaku juru bicara Pasangan Edy-Hasan, mengatakan Pilgub Sumut memiliki arti penting bagi PDIP.

“Ini bentuk perlawanan PDIP terhadap pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan orang yang sudah diberikan banyak oleh PDIP,” ujar Aswan.

Pengkhianatan menurut PDIP ini merujuk pada sikap Bobby yang mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Padahal, PDIP mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.

Bobby pun dipecat oleh PDIP. Dia lalu berlabuh ke Partai Gerindra dan kini diusung menjadi cagub Sumut.

Aswan mengeklaim mencium adanya ‘tangan-tangan’ kekuasaan milik Jokowi untuk memenangkan Bobby.

“Dan ini sudah kami ketahui,” katanya, sambil menyinggung ketidaknetralan sejumlah penyelenggara negara, baik penjabat kepala daerah maupun aparat keamanan.

Sumber gambar, Detikcom

Senada, Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly juga menyebut adanya ‘kekuatan besar’ yang bermain di Pilgub Sumut untuk memenangkan Bobby.

"Karena sampai sekarang, kita mendapat informasi bahwa jaringan-jaringan yang digunakannya masih terus nampak secara jelas untuk memenangkan sang menantu," kata Yasonna, tanpa memberikan bukti-bukti.

Dugaan pelanggaran ini dilaporkan Ketua Tim hukum Edy-Hasan, Yance Aswin, yang mengeklaim punya bukti berupa rekaman video.

Ketua Bawaslu Sumut, M. Aswin Diapari Lubis mengaku sedang menelusuri laporan ini.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Tudingan cawe-cawe Jokowi di Pilgub Sumut dibantah Hinca IP Panjaitan, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat sekaligus Ketua Tim Pemenangan Bobby-Surya.

“Bahwa dia menantu Jokowi adalah kenyataan atau fakta. Tapi saya ingin meyakinkan bahwa kampanye, ketemu rakyat, ke sana-ke mari layaknya pasangan calon itu kami lakukan secara mandiri. Tidak ada campur tangan Istana [Jokowi],” ujar Hinca, pada Minggu (20/10).

Hinca juga menegaskan peralihan tampuk kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo tidak serta-merta memberi angin segar bagi mereka untuk menang dalam Pilgub Sumut.4.

Adapun Jokowi sempat beberapa kali berkomentar terkait keputusan menantunya yang maju di Pilgub Sumut. Pertama, Jokowi mengaku hanya memberikan doa yang terbaik untuk Bobby.

"Sudah dewasa, tanggung jawab dan kemandiriannya ada di dia," katanya, Selasa (21/05).

Jokowi kembali menjawab saat dituding terlibat dalam keputusan mayoritas partai besar yang merapat ke Bobby.

"Tanyakan partai-partai. Partai itu pintar-pintar, biasanya yang dilihat elektabilitas."

Bagi PDIP, Sumut adalah lumbung suara sekaligus kandang banteng. Wilayah ini menyumbang suara terbesar kelima setelah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah di Pileg 2019.

Namun, serupa dengan di Jateng, suara PDIP di Sumut juga mengalami penurunan.

Misalnya, pada Pileg 2024, PDIP meraih 1,3 juta suara, turun dari perolehan suara dalam pemilu sebelumnya yang sebesar 1,4 juta suara.

Di tingkat nasional, PDIP meraih enam kursi DPR RI pada Pileg 2024 dari tiga dapil di Sumut.

PDIP kehilangan satu tempat jika dibandingkan Pileg 2019. Saat itu, PDIP menang di semua dapil dan mengamankan tujuh kursi ke Senayan.

Sumber gambar, Antara Foto

Apalagi soal Pilpres 2024. Suara paslon Ganjar-Mahfud yang didukung PDIP tak sampai satu juta di Sumut.

Mereka tersungkur, sementara paslon Anies-Cak Imin meraih 2,3 juta dan Prabowo-Gibran 4,6 juta.

Dari 33 kabupaten dan kota di Sumut, Prabowo menang di 30 wilayah, sedangkan Anies juara di tiga daerah, yaitu Mandailing Natal, Tanjung Balai, dan Padangsidimpuan.

Suara Ganjar-Mahfud terkubur di semua wilayah.

Padahal dalam dua pilpres sebelumnya, PDIP bak raja saat mencalonkan Jokowi sebagai presiden.

Hinca mengakui ketangguhan PDIP dalam ajang kontestasi politik di Sumut, khususnya beberapa daerah di kawasan Danau Toba.

Walau begitu, ia yakin Pilgub Sumut 2024 akan menampilkan hasil yang berbeda.

“Di tempat teman-teman PDIP punya kekuatan besar, rata-rata paslon yang terafiliasi ke PDIP tidak serta-merta ke PDIP-nya. Maksud saya, ada bara api, ada pemisah antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif,” ujar Hinca.

Klaim Hinca ini bisa diverifikasi karena sejumlah pengurus PDIP kedapatan membelot dan beralih mendukung pasangan Bobby-Surya.

Sumber gambar, Getty Images

Beberapa waktu lalu, kader PDIP yang sekarang menjabat Bupati Toba ini terang-terangan ikut mengkampanyekan pasangan Bobby-Surya.

BBC News Indonesia sudah berupaya mewawancarai Poltak, namun hingga artikel ini diterbitkan, yang bersangkutan tidak memberikan respons.

Kader PDIP yang berperangai layaknya kutu loncat—bermain di dua kaki—akan dipecat dari keanggotaan, seperti yang baru-baru ini terjadi pada anggota DPRD Nias Selatan sesaat dia usai dilantik.

"Tadi pagi saya sudah dikirimkan surat dari DPP tentang pemecatan anggota DPRD yang baru terpilih karena dia berdua kaki," kata Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon di Medan, Sabtu (26/10).

Gambaran Pilpres 2024 hingga aksi pembelotan sejumlah kader PDIP di Sumut menunjukkan faktor penentu kemenangan pilgub disebut tidak lagi didominasi oleh "sentimen agama, etnis, dan penganut Sukarnois yang sudah mentradisi."

“Namun ada faktor penting lain seperti dukungan partai yang dominan, elit pejabat kepala daerah, dan pendanaan yang kuat," kata Dadang Darmawan, pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU).

“Ini sangat menentukan arah pemilih Sumut yang cenderung pragmatis [politik uang] dan tidak kritis,” tutupnya.

Pilgub Bali: Kehadiran Prabowo–Kaesang dan 'retaknya' benteng banteng

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Bali, pulau yang disebut sebagai “Morning of The World” atau “Ufuk Pagi Dunia” oleh Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, adalah salah satu kandang banteng terkuat milik PDIP.

Namun, dominasi itu disebut sedang diruntuhkan dalam pertarungan Pilgub 2024. Megawati pernah mengungkapkan Bali menjadi salah satu daerah yang akan dihabisi oleh lawan politiknya.

"Saya senang deh kalau dengar 'nanti yang akan dihabisi', terus aku pikir 'loh kok kayaknya sopo yo'. Satu daerah Bali, dua Jawa Tengah, tiga Jawa Timur, empat, begitu kan," kata Megawati.

Peta dukungan KIM Plus di Pilgub Bali tidak sekokoh di Jateng dan Sumut. Kongsi KIM Plus berkurang satu kawan lantaran PKB berkoalisi dengan PDIP, bersama tujuh partai non-parlemen lainnya.

PDIP mengusung Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri), sementara KIM Plus menyokong Made Muliawan Arya (De Gadjah) yang berduet dengan Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS).

Upaya menggoyang dominasi PDIP di Bali terlihat dengan kehadiran Prabowo yang secara terbuka ikut berkampanye dan mendukung Mulia-PAS.

"Saya berharap, saya berdoa, saya menganjurkan agar saudara Made Muliawan Arya terpilih sebagai gubernur Bali mendatang, didampingi wakilnya, Bapak Putu Suradnyana," kata Prabowo di Denpasar, Minggu (03/11).

Selain Prabowo, Ketum PSI Kaesang Pangarep—yang juga putra bungsu Jokowi—blusukan mengampanyekan Mulia-PAS di Pasar Badung, Denpasar, pada hari yang sama.

"Saya cuma titip pesan di 27 November nanti ingat yang gundul dan yang gembul untuk Provinsi Bali," kata Kaesang di Pasar Badung, Minggu (03/11).

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Kehadiran kedua sosok terkenal yang mengampanyekan Mulia-PAS telah mengusik status quo gubernur dari PDIP. Sejak reformasi, gubernur Bali selalu berikatan dengan PDIP.

Pada Pilgub Bali 2003, Dewa Made Beratha diusung oleh PDIP. Gubernur selanjutnya I Made Mangku Pastika juga dimajukan PDIP pada Pilgub 2008—namun menyeberang ke Demokrat di pemilu selanjutnya.

PDIP kembali memimpin kursi nomor satu Bali pada Pilgub 2018 melalui I Wayan Koster.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Sejumlah kalangan menilai kehadiran Prabowo dan Kaesang akan meningkatkan rasa percaya diri Mulia-PAS.

Namun, dari pandangan rival, kehadiran kedua tokoh politik ini tidak akan berpengaruh apa-apa.

Di Bali, sama halnya di Jateng dan Sumut, PDIP menjadi partai juara dalam urusan pileg.

Pada Pileg 2024 dan 2019 partai banteng memperoleh 1,2 juta suara, dan mendominasi kursi DPRD Bali.

Basis kekuatan PDIP berada di Kabupaten Tabanan dan Gianyar. Di sini, suara PDIP berada di atas 70% dalam dua pemilu terakhir.

Tapi dalam Pilpres 2024, Bali pun sama dengan Jateng dan Sumut: kalah besar.

Ganjar-Mahfud hanya memperoleh 1,12 juta suara (42,04%), kalah dari Prabowo-Gibran 1,45 juta suara (54,26%). Sementara Anies-Cak Imin memperoleh 99.233 suara (3,7%).

Bahkan, dari sembilan kabupaten dan kota di Bali, Ganjar hanya mampu unggul di Tabanan dengan perolehan 189.892 suara, dipepet Prabowo dengan 128.847 suara.

Hasil itu jauh berbeda dibandingkan Pilpres 2019 saat PDIP mengusung Jokowi-Ma’ruf. Paslon ini memperoleh 2.3 juta suara atau 91,7%.

Lawannya kala itu, Prabowo-Sandiaga, hanya mendapat 213.415 suara.

Oleh karena itu, sejumlah analis menyimpulkan faktor figur sangat menentukan kemenangan.

Kekalahan PDIP pada Pilpres 2024, menurut pengamat politik dari Universitas Udayana, Efatha Borromeu Duarte, menunjukkan bahwa pertahanan kandang banteng di Bali mulai retak.

“Pemilih Bali kini bergerak dari loyalitas buta terhadap partai menuju perilaku yang lebih rasional. Dulu, PDIP mungkin menjadi ’kandang banteng’ namun kini tampaknya gerbang tersebut mulai retak,” kata Efatha.

Dia pun melihat bahwa pemilih Bali mulai menilai calon berdasarkan kapasitas dan kredibilitasnya, bukan sekadar afiliasi politik.

“Perubahan perilaku pemilih di Bali ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya keterlibatan generasi muda dalam politik. Mereka cenderung lebih simpel, kritis dan rasional unik dalam memilih pemimpin, tidak hanya berdasarkan loyalitas partai,” katanya.

Jatuh cinta dengan figur lalu berlanjut ke partai politik, begitulah akar sejarah PDIP di Bali. Itu tak lepas dari peran Sukarno yang memiliki ibu berdarah Bali.

Pada awal 1950-an, saat muncul seruan negara Islam, masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu kepincut dengan pandangan nasionalisme sekuler dan pluralisme Sukarno.

Saat itu, Hindu di Bali belum mendapat pengakuan resmi dari pemerintah pusat sebagai agama. Tujuan ini akhirnya tercapai pada 1958 dengan bantuan Sukarno.

Sumber gambar, Getty Images

Geoffrey Robinson dalam bukunya The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali menuliskan bahwa Sukarno muncul sebagai figur pelindung dan memenangkan hati penduduk Bali yang beragama Hindu.

”Dan konsepnya tentang Pancasila tampaknya memberikan jaminan politik atas komitmen negara terhadap pelestarian budaya dan agama Bali,” kata Robinson.

Robinson juga melihat gaya berpidato Sukarno yang membangkitkan simbol-simbol budaya menggema sangat dalam di masyarakat Bali.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

”Orang Bali didorong untuk melihat diri mereka sebagai bagian dari budaya dan tradisi Jawa kuno, pra-Islam; sebagai Wong Majapahit, keturunan dari kerajaan Hindu besar terakhir di Jawa,” tulis Robinson dalam bukunya.

“Rasa antipati yang mungkin dirasakan orang Bali terhadap Jawa telah sirna di bawah mantra Sukarno yang mengena tentang akar pra-Islam Indonesia.”

Hasilnya, dukungan masyarakat Bali sudah terlihat sejak Pemilu 1950. Partai bentukan Sukarno, PNI, mendapatkan sembilan kursi, di bawah Kesatuan Pemuda Republik Indonesia (11 kursi), dan di atas Masyumi (6 kursi).

Dukungan kepada PNI mencapai puncak pada 1956, saat menjuarai kursi DPRD Bali dengan perolehan 16 kursi, diikuti Partai Sosialis Indonesia sembilan kursi.

Sejak saat itu, Bali menjadi basis pendukung partai yang berideologi Sukarno—kini menjelma menjadi PDIP.

Apakah pandangan terhadap PDIP telah mengalami perubahan?

Kami menguji pendapat pengamat politik dari Universitas Udayana, Efatha Borromeu Duarte, dengan bertanya pada dua warga Bali yang belum menentukan pilihan.

Pilpres 2024 lalu menjadi titik balik pilihan politik Gede Maha Suwitra, 38 tahun.

Setelah sebelumnya selalu memilih calon pemimpin yang diusung PDIP, Suwitra menjatuhkan pilihan pada paslon Prabowo-Gibran.

“Sebelum-sebelumnya memang saya memilih dari calon-calon PDIP. Tetapi kali ini, pada pilpres terakhir, saya memilih Prabowo,” kata pria asal Ubud, Gianyar, yang bekerja di industri perhotelan itu.

Sumber gambar, Christine Novita Nababan

Perubahan haluan politik ini terjadi karena Suwitra memilih pemimpin berdasarkan figur dan rasionalitas, bukan partai.

Perubahan itu pun mungkin terjadi pada Pilgub Bali.

”Saya lebih ke figur, bukan partai banget. Sedangkan di Bali as we know well berbasis partai merah. Tetapi saya swing voter, jadi mau lihat dulu,” katanya.

Suwitra beralasan masih banyak masalah di Bali yang belum diselesaikan pada masa pemerintahan Koster sebelumnya. Mulai dari sampah, overtourism, hingga kesulitan air bersih.

Sumber gambar, Christine Novita Nababan

Pilihan rasional dan figur juga menjadi pertimbangan utama Arya Pradnya Purwa Wungsu, 33 tahun, seorang pengusaha hotel di Denpasar.

Ia belum menentukan pilihan karena menurutnya, kedua paslon tak kunjung memiliki tujuan yang jelas dan visioner saat memimpin.

“Saya mengenal setelah mereka mencalonkan diri. Saya pikir, sebaiknya masyarakat mengenal jauh sebelum pencalonan ada,” kata Arya.

Pada pilpres lalu, Arya mengaku memilih paslon Ganjar-Mahfud. Bukan atas dasar pertimbangan partai pengusungnya, namun karena rekam jejak mereka.

“Saya juga mengenal apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar di Jawa Tengah. Jelaslah buat saya dibandingkan calon yang lain.”

Di tengah pergeseran pemilih dari tradisional ke rasional di Bali, pengamat politik Efatha mengatakan jika PDIP kalah di pilgub maka benteng banteng "yang retak [oleh pilpres] kini telah roboh."

"Dan ini tidak hanya sekedar bermakna kehilangan kekuasaan, tetapi juga menandai terjadinya perubahan signifikan dalam peta politik di Pulau Dewata."

Bertemu Jokowi, Surya Paloh disebut sedang penjajakan koalisi Prabowo-Gibran

Sumber gambar, Getty Images

Pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh di Istana Negara pada Minggu (18/02) malam memicu banyak spekulasi. Mulai dari dugaan bahwa Surya Paloh dan Partai NasDem diajak masuk koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran hingga "penjinakan" agar Surya Paloh menerima kekalahan dalam kontestasi Pilpres 2024.

Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah "jembatan" bagi urusan partai-partai dalam pertemuan tersebut.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Surya Paloh.

Namun, Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya, berkata terlalu dini apabila jamuan makan malam tersebut diartikan bahwa partainya akan bersatu dengan kubu Jokowi lagi.

'Tidak akan semudah itu'

Meskipun potensi Nasdem kembali masuk dalam bagian pemerintahan Prabowo-GIbran terbuka lebar, tapi pengamat komunikasi politik Silvanus Alvin menilai hal itu tidak akan mudah.

Sikap Nasdem, ucapnya, baru akan kelihatan setelah real count dari KPU selesai. Selain itu koalisi pengusung Anies-Muhaimin memiliki dukungan yang cukup kuat dari masyarakat untuk terus membawa gagasan perubahan.

"Bagaimanapun Nasdem yang pertama membawa narasi perubahan, kalau tiba-tiba berada dalam pemerintahan dan menerima ajakan [koalisi] dan Nasdem mau, saya rasa akan kurang positif impaknya bagi pengusung Nasdem yang di masa kampanye menyuarakan isu perubahan."

"Seakan-akan setelah jagoannya kalah ditinggalkan."

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Belum lagi keberadaan rekan di kubunya yakni Partai Keadilan Sejahtera yang konsisten dengan sikap politiknya menyatakan diri sebagai oposisi. Ditambah sikap PDI Perjuangan yang sudah menyebut siap menjadi oposisi.

Pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, sependapat. Dia meyakini Surya Paloh tidak akan segampang itu meninggalkan koalisi sebelum ada keputusan final dari KPU.

Paling tidak, sambung Ahmad Atang, jawaban diplomatis yang dilontarkan Surya Paloh dalam jamuan makan malam itu adalah "masih menunggu perhitungan resmi."

‘Tangan-tangan kekuasaan’

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, melihat pertarungan Pilkada 2024 di kandang banteng layaknya miniatur pilpres karena “banyak yang meyakini dan melihat ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain.“

Karyono menggambarkan “tangan-tangan kekuasaan” ini menjadi faktor penentu pemenangan calon tertentu dengan melibatkan aparat keamanan, ASN, politisasi kebijakan hingga anggaran.

Hal ini dapat dilihat dari laporan dugaan pelanggaran dalam tahapan pemilu 2024 yang diterima Bawaslu pusat, berupa 1.271 laporan dan 650 temuan.

Tren pelanggaran berkaitan dengan politik uang, kampanye di luar waktunya, dan kode etik. Lainnya adalah netralitas ASN dan kepala daerah.

Sumber gambar, Getty Images

Terlepas dari itu, kelihatannya, PDIP akan mengerahkan sumber dayanya untuk memenangkan pilkada di wilayah-wilayah yang disebut kandang banteng, menurut Karyono.

“Karena ini tidak hanya sekadar kalah-menang dalam pilkada tapi menyangkut marwah, harga diri.”

Senada, peneliti senior dari BRIN, Prof Lili Romli, menilai pertarungan pilkada adalah kelanjutan Pilpres 2024.

Seperti di pilpres, pertarungannya bukan Ganjar-Mahfud melawan Prabowo-Gibran, tapi PDIP melawan Jokowi.

“Karena Jokowi dianggap mengobok-obok kandang banteng tersebut dan terbukti kemudian dia [PDIP] kalah,” katanya.

Sejumlah calon kepala daerah masih merepresentasikan pertarungan Jokowi versus PDIP itu. Cagub Luthfi di Jateng sebagai kawan lama Jokowi, dan Bobby sebagai menantunya.

Sumber gambar, Getty Images

Dari kacamata kubu sebelah, Romli melihat Jokowi sedang berusaha untuk membangun basis massa di kandang banteng.

Dengan pengalaman berjalan bersama PDIP dan Jokowi dalam dua periode pemerintahan, maka publik melihat adanya irisan antara pendukung Jokowi dengan PDIP.

“Nampaknya Pak Jokowi ingin mencoba memisahkan irisan itu. Dalam Pilkada 2024 ini bisa jadi itu semacam alat ukur, sejauh mana pengaruh dia [terhadap] dukungan publik kepada kandidat-kandidat yang diusungnya,” jelas Romli.

Pertarungan pilkada rasa pilpres masih bergulir dan mungkin akan memanas dalam hari-hari ke depan.

Partai banteng bercita-cita tak mengulangi kekalahan pada Pilpres 2024, di sisi lain KIM Plus yang dimotori pengaruh Jokowi juga berjuang membuka basis baru di kandang banteng.

Tapi sekali lagi, semua keputusan itu ada di tangan pemilih yang cerdas dalam menentukan pemimpin masa depan.

Laporan tambahan oleh Fajar Sodiq di Solo, Kamal di Semarang, Nanda Fahriza Batubara di Medan dan Christine Novita Nababan di Bali.

Data visual oleh Aghnia Adzkia dan Arvin Supriyadi dari tim Jurnalisme Visual Asia Timur BBC.

Artikel ini merupakan bagian pertama dari enam seri liputan BBC News Indonesia tentang Pilkada 2024. Seri kedua dari liputan ini akan terbit pada 13 November, mengetengahkan taktik kampanye dalam Pilpres 2024 yang direplikasi dalam Pilkada 2024.

Klik di sini untuk membaca lebih banyak artikel dari BBC News Indonesia.

Anda juga dapat mengikuti kami di YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook, dan channel WhatsApp kami.

- Sinyal pencapresan Gubernur DKI dari PDIP semakin kuat, meski belum ada kepastian. Kali ini PDIP menyebut mantan wali kota Solo itu anak ideologis Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI pertama Soekarno.

"Kalau bicara soal Jokowi, dia lahir sebagai anak ideologis Bung Karno dan Ibu Mega. Bisa dilihat dari kekonsistenan dia," kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait, kepada detikcom, Selasa (26/11/2013).

Sejauh ini Jokowi dinilai konsisten dalam memegang ideologi PDIP. Bahkan ketika parpol-parpol banyak yang meliriknya untuk dicapreskan, Jokowi masih menegaskan dirinya masih sebagai kader PDIP.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kesetiaan Jokowi terhadap PDIP semakin teruji, karena sampai saat ini PDIP belum memastikan pencapresannya. Meskipun hampir semua survei menunjukkan elektabilitasnya di atas angin.

"Di tengah pragmatisme politik sekarang, dia menegaskan bahwa dia masih kader PDIP. Pada saat belum ada kepastian dari PDIP, disaat banyak yang nawarin dia jadi capres dan cawapres. Kita menilai dia sangat loyal," terang Maruarar.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia pimpinan Burhanudin Muhtadi yang merilis hasil surveinya pada Kamis (21/11), sudah menunjukkan Jokowi sebagai capres paling dikenal dan disukai. Tak hanya itu, Jokowi juga merupakan capres top of mind (paling dikenal). Pencapresan Jokowi juga diprediksi mampu mendongkrak suara PDIP menjadi pemenang Pemilu 2014.

Bola.com, Jakarta - Jadwal playoff kualifikasi Euro 2024 yang akan memperebutkan tiga tiket ke putaran final yang berlangsung di Jerman, 14 Juni-14 Juli.

Tercatat 12 tim yang terbagi ke tiga path bakal bertarung hidup dan mati demi tiket ajang Euro 2024.

Salah satunya Polandia yang diperkuat Robert Lewandowksi. Polandia bakal bersua Estonia pada Jumat 22 Maret 2024 pukul 02.45 WIB.

Partai seru lainnya akan mempertemukan Bosnia versus Ukraina. Bosnia yang memiliki nama-nama seperti Edin Dzeko dan Miralem Pjanic bakal menghadapi tantangan sulit dari Ukraina.

Ukraina sendiri punya bakat fantastis di dalam diri Oleksandr Zinchenko, Mykhailo Mudryk sampai Roman Yaremchuk.

Yuk scroll ke bawah untuk melihat jadwal lengkap playoff kualifikasi Euro 2024.

Yuk gabung channel whatsapp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulutangkis. Klik di sini (JOIN)

Berita video Bola Break edisi kali ini membahas tentang skandal judi yang melibatkan pemain Timnas Italia, Sandro Tonali dan Nicolo Zaniolo. Juga masih banyak bahasan seru lainnya di Bola Break kali ini.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 580 caleg DPR RI terpilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Dari total tersebut, PDI Perjuangan (PDIP) meraih kursi terbanyak di DPR RI dengan jumlah mencapai 110 kursi.

Hal itu diungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024 pada Minggu (25/8/2024). Turut hadir, perwakilan dari Bawaslu, elit partai politik dan stakeholder lainnya.

Dari 18 partai politik yang menjadi peserta pemilu pada 2024, hanya delapan partai yang memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Sisanya, sebanyak 10 parpol tidak lolos ambang batas parlemen.

Adapun total ada 580 caleg yang dinyatakan lolos ke Senayan. Berdasarkan penghitungan perolehan kursi oleh KPU, PDI Perjuangan mendapat jatah kursi terbanyak yaitu 110 kursi, diikuti Partai Golkar 102 kursi, kemudian Partai Gerindra 86 kursi.

Pilgub Jateng: Siasat banteng di pilkada rasa pilpres

PDIP mengubah taktik untuk memenangkan putaran pilkada di kandangnya sendiri, termasuk Jateng setelah menelan kekalahan pada Pilpres 2024.

Dalam beberapa pemilu, Jawa Tengah telah menjadi kantong suara terbesar bagi PDIP—lebih dari 20% suara nasional.

Kendati nampak perkasa menjadi partai pemenang Pemilu 2024 dan mendominasi kursi parlemen, sesungguhnya PDIP mengalami penurunan perolehan suara.

Di tengah kondisi yang ‘tidak baik-baik saja’, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri turun gunung melakukan konsolidasi pilkada di provinsi berpenduduk 37,6 juta jiwa.

Di sisi lain, Jokowi yang purna tugas, kembali ke Solo dan melakukan aksi simbolik bertemu dengan cagub-cawagub pilihan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Analis politik melihat pertarungan antara Jokowi dan PDIP dalam pilpres lalu masih kental terasa di Pilgub Jateng. Hal itu nampak dari adu pengaruh antara Megawati dan Jokowi yang dipertontonkan dengan gamblang.

Sejumlah survei pun menunjukkan bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang disokong PDIP dan KIM Plus bersaing ketat.

Apakah hasil Pilkada Jateng akan sama dengan Pilpres 2024? Faktor apa saja yang bakal mempengaruhinya?

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Sebelum mengulas pertarungan Pilgub Jateng lebih jauh, kami memberi konteks yang melatarbelakangi mengapa Pilkada Jateng disebut sejumlah kalangan sebagai pemilu rasa Pilpres.

Hal ini dimulai dari momentum Pilpres 2024—saat hubungan partai berhaluan kiri-tengah ini diduga mengalami keretakan dengan Jokowi.

Betapapun, politik itu dinamis. Kebersamaan keduanya terakhir terlihat di muka publik saat Rakernas PDIP ke-IV di Jakarta, pada September 2023 silam.

Akar persoalan dari drama hubungan Jokowi dan PDIP disebut salah satunya karena mantan pengusaha mebel itu minta jabatan presiden tiga periode. Namun, permintaannya tidak diakomodir PDIP—hal yang dibantah oleh para pendukung Jokowi.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

Sumber gambar, ATARAFOTO

Pentolan parpol yang dikumpulkan Jokowi ini berujung pada kongsi membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM)—kendaraan Prabowo Subianto dan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menuju kursi orang nomor satu dan dua di Indonesia.

Jokowi tidak pernah benar-benar mengakui secara gamblang dirinya berada di balik itu semua. Tapi, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, mengatakan kehadiran Jokowi di dalamnya memiliki peran penting.

PDIP yang mengusung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024 dikalahkan pasangan Prabowo-Gibran, membuat perolehan suara partai banteng melorot.

Sebagai gambaran, pada Pemilu 2019, PDIP memperoleh 42 kursi DPRD Jateng, kemudian terjun menjadi 33 kursi pada Pemilu 2024.

Begitu pula suara nasional dari Jawa Tengah yang merosot setengah juta suara, dari 5,77 juta suara menjadi 5,27 juta suara.

Dalam pileg DPR RI, perolehan kursi PDIP juga gompal. Dari 128 kursi pada Pemilu 2019 menjadi 110 di Pemilu 2024. Kursi PDIP di DPR yang disumbang dari daerah pemilihan (dapil) Jateng juga berkurang dari 26 kursi menjadi 19 kursi pada Pemilu 2024.

Sumber gambar, ANTARAFOTO

Formasi KIM tetap dipertahankan sampai lingkup pilkada. Tak ubahnya dengan pilpres, KIM mengeroyok PDIP dalam sebagian pilkada serentak. Sejumlah kalangan masih melihat ini sebagai pertarungan proksi antara Megawati dan Jokowi.

Kongsi KIM juga berubah menjadi KIM Plus dengan penambahan parpol pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024, yaitu PKB, Nasdem, PKS—yang sebagian telah merapat pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Pasangan calon itu berasal dari kedua kubu. Ya, rasa pilpres. Jadi KIM Plus itu kan kita tahu bahwa [isinya] semua partai, kecuali PDIP,” kata Analis Politik dari Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Makna Zaezar

Kembali ke Pilgub Jawa Tengah.

Megawati Soekarnoputri ‘turun gunung’, memimpin rapat konsolidasi pemenangan pilkada di kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jateng, Jumat (25/10).

Dalam rapat tertutup, presiden Indonesia ke-5 tersebut menyerukan kadernya bekerja keras memenangkan calon kepala dan wakil kepala daerah.

Setelah pulang petang, Megawati hanya melambaikan tangan ke arah wartawan. Pertanyaan muncul: Kenapa Megawati sampai turun gunung ke Jateng?

“Karena Jateng merupakan salah satu provinsi terbesar yang ada di Indonesia, ya kita mengkonsolidasikan,” kata Puan Maharani, ketua DPP PDIP sekaligus putri Megawati yang berada di lokasi.

Ia tak merinci alasan ibunya ‘turun gunung’ ke Jateng.

Saat ditanya apakah aksi Megawati di Jateng untuk menekan pengaruh Jokowi yang sudah mudik di Solo dan berpeluang menjadi pendukung cagub dari KIM Plus?

“Ya enggak, enggak ada hubungannya,” kata Puan.

Dan, Ganjar Pranowo yang saat itu ikutan rapat konsolidasi merespons kemungkinan Jokowi akan cawe-cawe dalam Pilkada Jateng: “Semua orang punya hak, boleh saja. Pasti ada pengaruhnya”.

Latar belakang kehadiran Megawati ke Jateng lebih lugas dijelaskan Bambang Wuryanto, Ketua DPD PDIP Jateng: Ini semua tidak lepas dari kekalahan PDIP dalam Pilpres 2024 yang juga berdampak terhadap suara partai.

Setelah tempur Pilpres 2024, suara PDIP turun. Energi, biaya, waktu para kader dan pengurus terkuras habis.

“Kanca-kanca (teman-teman) masih pada sedih,” kata pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu.

Penyebab kekalahan PDIP pada putaran Pilpres 2024, ia sebut karena “terlalu percaya diri”.

Saat itu, PDIP menggunakan strategi catenaccio (strategi dalam sepak bola: bertahan yang terorganisir dan efektif).

“Kami yakin itu cespleng [mujarab]. Faktanya geletak,” katanya.

“Itu yang saya sebut tidak dalam keadaan baik-baik saja. Untuk recovery-nya belum penuh lah, maka Ibu [Megawati] turun,” kata Bambang Pacul.

“Jadi perlu juga penguatan kebatinan… Prinsipnya Ibu menguatkan kami.”

Dua hari berselang sejak rapat Megawati di kantor DPD Jateng, Ahmad Luthfi membagikan momen pertemuan dengan Jokowi di salah satu kedai kopi di Solo, Minggu (27/10).

Luthfi adalah calon gubernur Jateng yang disokong KIM Plus. Luthfi juga terlihat bersama wakilnya dalam Pilgub Jateng, Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin.

“Pak Jokowi punya perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” kata Luthfi.

Sumber gambar, Instagram/@ahmadluthfi_official

Sepekan kemudian, Luthfi kembali membagikan foto bersama dengan Prabowo Subianto dan Jokowi.

“Integrasi dan keselarasan visi dengan pemerintah pusat menjadi kunci utama,” kata Luthfi.

Dalam perekembangan terbaru, Luthfi-Yasin membagikan video presiden teranyar, Prabowo Subianto yang secara terang-terangan berkampanye mengajak warga memilih mereka.

Dukungan Prabowo ini menuai polemik seiring netralitas kepala negara yang dipertanyakan dalam pilkada. Namun, pihak Istana berdalih dukungan Prabowo ini dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, seperti dikutip Kompas.

Tidak ada pernyataan resmi dukungan dari Jokowi. Tapi relawan mantan gubernur DKI Jakarta ini menangkap momen ini sebagai dukungan yang “sangat jelas”.

“Itu fakta ya, enggak usah kita narasikan, dengan foto itu pesannya kan kuat sekali… Sangat jelas [mendukung Luthfi],” kata Muhammad Isnaini, Ketua Umum Alap-Alap Jokowi.

Antonius Yogo Prabowo dari Dewan Pengarah Tim Pemenangan Luthfi-Yasin juga menegaskan hal ini.

“Endorsement dari Pak Jokowi yang demikian terlihat kemarin itu juga saya pikir semakin mengunci kemenangan di Jawa Tengah,” kata politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Sumber gambar, Instagram/@ahmadluthfi_official

Bagi Jokowi, Luthfi bukanlah orang baru. Purnawirawan Polri ini pernah menjabat sebagai wakil kapolres Solo (2011), dan kapolres Solo (2015).

Kala itu, keduanya beririsan mengurus kota Solo. Karier Luthfi makin moncer seiring Jokowi duduk di kursi presiden.

Pria kelahiran 1966 ini kemudian menjadi wakapolda Jateng (2018), dan kapolda Jateng (2020-2024). Jabatan terakhirnya adalah inspektur jenderal Kementerian Perdagangan.

Dari kubu PDIP, paslon Andika Perkasa-Hendrar Prihadi merespons kemungkinan Jokowi ikut serta menjadi juru kampanye (jurkam) Luthfi-Taj Yasin.

“Jadi kalau itu, menurut saya ya sah-sah saja siapa pun itu ya, mereka punya hak politik,” kata Hendi—sapaan Hendrar Prihadi, tanpa berkomentar lebih jauh.

Di sisi lain, seorang simpatisan PDIP yakin peran Jokowi dalam Pilgub Jateng sudah tidak terlalu berpengaruh.

“Karena tidak punya jabatan,” kata Muchus Budi, loyalis PDIP.

Meskipun masing-masing tim pemenangan punya keyakinan berbeda tentang pengaruh Jokowi di Pilgub Jateng, sebuah survei menjelaskan lebih jauh.

Sigi yang dilakukan 15-20 Oktober silam ini menunjukkan sebanyak 43,9% responden akan mempertimbangkan memilih gubernur Jateng yang didukung Jokowi. Sementara itu, hanya 26,5% responden mempertimbangkan memilih gubernur yang disokong Megawati.

Survei juga mengungkap elektabilitas kedua pasangan bersaing ketat. Andika-Hendi menang tipis dari Luthfi-Yasin, masing-masing 28,8% dan 28,1%. Menariknya, sebanyak 43,1% responden mengungkap belum menentukan pilihan.

Survei Litbang Kompas ini melibatkan 1.000 responden di Jateng dengan margin of error 3,1%.

Sumber gambar, ANTARAFOTO

Jokowi merespons hasil sigi Litbang Kompas. Saat ditanya tentang pengaruh dukungannya pada masing-masing paslon, presiden Indonesia ke-7 ini menjawab ambigu: “Saya terbuka untuk semuanya".

Dalam survei lainnya, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertanya pada 1.210 warga Jateng: “Jika pemilihan gubernur Jateng dilakukan sekarang, siapa yang akan dipilih?”

Sebanyak 48,1% memilih Andika-Hendi, dan 47,5% memilih Luthfi-Yasin.

Namun, survei ini punya margin of error 2,9%. Dengan kata lain, hasil survei bisa berubah atau mengukuhkan yang sudah ada.

Media lokal menggambarkan pertarungan Andika dengan Luthfi sebagai “perang bintang” di Jateng. Kedua tim pemenangan membuat strategi saling menyerang.

Luthfi-Yasin melibatkan delapan pensiunan jenderal dari TNI-Polri, di antaranya mantan KSAD Dudung Abdurachman, mantan Kapolri Sutarman, dan mantan Wakapolri Ari Dono Sukmanto, termasuk Ketua Tim Pemenangannya: Anto Mukti Putranto, pensiunan jenderal TNI.

Analis politik melihat strategi ini diambil untuk mengimbangi Andika yang merupakan mantan Panglima TNI.

Selain meyakinkan pemilih dengan program, visi dan misi, M. Iqbal Wibisono, anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Luthfi-Yasin, mengatakan timnya juga fokus menjaga suara di TPS.

Sumber gambar, ANTARAFOTO

“Strategi yang harus dikembangkan bagaimana menyerang, melakukan pendekatan pada masyarakat di daerah-daerah di mana TPS itu berada. Oleh karena itu, kekuatan harus diarahkan ke sana semua,” kata Iqbal.

Adapun pasangan Andika-Hendi yang diwakili Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Pacul, mengungkapkan tidak akan menggunakan strategi catenaccio sebagaimana Pemilu 2024.

“Kau patahkan strategi lawanmu atau kau ungguli strateginya. Hanya dua itu. Dan itu berarti pertempurannya atau pertarungannya itu akan meluas menyangkut banyak elemen,” kata Bambang Pacul, tanpa merinci lebih jauh.

Sumber gambar, ANTARAFOTO

Di lapangan, Pilgub Jateng juga diwarnai dugaan mobilisasi 90 kepala desa yang berkumpul di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Rabu (20/10). Pertemuan ini diduga untuk memenangkan salah satu paslon.

Pertemuan bubar setelah didatangi Bawaslu setempat. Menurut pengakuan Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman, puluhan kepala desa itu kompak menjawab pertemuan sebagai “silaturahmi”.

Bawaslu juga tidak mengungkap otak di belakang mobilisasi perangkat desa tersebut.

Pertemuan 200 kepala desa dari Kabupaten Kendal juga pernah terjadi pada 17 Oktober di Semarang Barat.

Sumber gambar, ANTARAFOTO

Di media sosial terjadi perang narasi “Rambo vs Sambo” yang merujuk pada pertarungan Andika dan Luthfi.

Julukan Rambo untuk Andika merujuk pada karakter fiksi Rambo yang memiliki badan kekar dan berotot—layaknya Andika.

Sementara sebutan Sambo untuk Luthfi, merujuk pada Ferdy Sambo, mantan perwira tinggi Polri yang dikenal terutama karena keterlibatannya dalam pembunuhan ajudannya. Sama seperti Sambo, Luthfi memiliki latar belakang polisi.

Menanggapi narasi itu, Anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Luthfi-Yasin, M. Iqbal Wibisono, menolak penyepadanan tersebut.

“Jadi lebih fokus pada program. Masak kemudian Rambo, kemudian Sambo. Nanti lama-lama ada Mike Tyson sama Muhammad Ali,” katanya.

Bagaimanapun, “Pilgub Jawa Tengah masih menggambarkan bagaimana pertarungan yang belum selesai antara Jokowi versus Megawati,” kata Analis Politik dari Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini.

Menurutnya, beberapa faktor yang akan berpengaruh terhadap pilkada secara umum, khususnya di Pilgub Jateng, adalah rekam jejak para calon, jaringan pada pemerintahan pusat, jumlah gabungan partai politik, figur pendukung, dan siasat memanfaatkan peluang.

“Pemborongan partai politik yang mengerucut pada satu dukungan itu akan memperbesar peluang untuk calon atau paslon [dalam] memenangkan pilkada,” tambah Nur Hidayat.

Sumber gambar, ANTARAFOTO

Sejauh ini, Nur Hidayat menilai PDIP masih harus mengejar ketertinggalan dari KIM Plus dalam memenangkan Pilgub Jateng.

Alasannya, Luthfi yang disokong KIM Plus sudah memulainya lebih dini saat menjabat Kapolda Jateng.

Selain itu, Nur Hidayat menilai PDIP tidak memanfaatkan diri sebagai juara pemilu legislatif. Sikap partai banteng juga kurang tegas, berada dalam pemerintahan atau oposisi.

“PDIP di Jawa Tengah ini sebagai simbol kandang banteng itu juga tidak dimanfaatkan dengan misalnya mengambil inisiasi-inisiasi tertentu supaya dia memenangkan wacana.”

“Ketika wacana saja tidak bisa dimenangkan, maka kemudian juga sulit bagi mereka untuk memenangkan dengan konotasi bahwa mereka sebagai simbol dari oposisi apalagi representasi oposisi,” tambah Nur Hidayat.

Sumber gambar, ANTARAFOTO

Namun, ia mengatakan tetap ada peluang bagi PDIP mengejar ketertinggalan.

Hal yang perlu menjadi sorotan—dan cara ini sangat efektif mempengaruhi pemilih yang belum menentukan pilihan—adalah guyuran bantuan sosial, kata Sri Hastjarjo, pengamat politik dari Universitas Negeri Semarang.

“Bansos itu riil memengaruhi level akar rumput. Perbincangan di kampung itu, ‘ah wegah [tidak mau], di sana enggak ada apa-apanya’. Itu riil suara masyarakat sampai di situ,” katanya.

Sebagaimana Pilpres 2024, ketika masih menjabat sebagai presiden, Jokowi mengalokasikan anggaran perlindungan sosial untuk 2024 mencapai Rp496,8 triliun dengan dalih salah satunya sebagai “bantuan El Nino”.

Jumlah itu jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran 2023 sebesar Rp433 triliun, termasuk pada masa pagebluk Rp468,2 triliun (2021) dan Rp460,6 triliun (2022).

Sumber gambar, ANTARAFOTO

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, mengambil sudut pandang berbeda dalam pilkada kali ini. Menurutnya, pertarungan dalam pilkada nanti tidak akan sekeras pilpres.

“Kita melihat, pertama visi-visi kan enggak terlalu populer di pilkada kali ini. Artinya beberapa [paslon] lebih berupaya membangun asosiasi dengan [kekuasaan] pusat,” katanya.

Menurutnya, dukungan Prabowo pada calon kepala daerah patut diperhitungkan.

Ia juga melihat motif politik PDIP menggantungkan status tidak menjadi bagian dari kekuasaan atau oposisi karena sedang mencari keuntungan elektoral dalam pilkada.

“Karena mereka diserbu oleh partai-partai KIM, tentu mereka menganggap bahwa dengan mereka merasa oposisi, jadi mereka akan menguntungkan secara elektoral,” katanya.

Sumber gambar, ANTARAFOTO

Setelah pilkada usai, Arifki memprediksi PDIP akan merapat pada kekuasaan.

Saat dikonfirmasi apakah PDIP akan meneguhkan sebagai partai oposisi, Puan Maharani menjawab singkat: “Kita bangun Indonesia bersama”.

Di sisi lain, Arifki juga melihat kongsi KIM Plus dalam pemenangan pilkada tidak terlalu dominan.

“Ini lebih pada kekuatan politik yang memang lebih tidak terlalu [maksimal], bahwa KIM Plus maupun dukungan-dukungan partai politik lainnya, ini enggak terlalu maksimal,” kata Arifki.

Pemenangan pilkada, termasuk Pilgub Jateng lebih dipengaruhi oleh mesin partai, termasuk sponsor dari pengusaha-pengusaha lokal, menurut Arifki.

Sumber gambar, ANTARAFOTO

Bagaimanapun, sosok kepala daerah tetap penting di mata Dila, warga Kota Semarang.

Perempuan 24 tahun ini masih belum menentukan pilihan dan mempertimbangkan sejumlah faktor untuk memilih calon pemimpin Jateng di masa mendatang.

Di antaranya, inovasi pembangunan yang ditawarkan, serta penanganan masalah sosial seperti judi online, pungutan liar, dan korupsi.

“Intinya saya lebih ingin melihat bagaimana mereka mendekatkan diri kepada permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di Jateng, terutama lingkup sosial,” kata Dila.

Teguh, warga Kota Solo, juga masih bimbang menentukan pilihan. Namun begitu, dia punya kriteria dalam memilih calon pemimpinnya

“Faktor kepemimpinan itu perlu, jadi orang namanya kepimpinan, kebijakan, kearifan itu dari pribadi masing-masing pemimpin,” katanya.

Apa tanggapan koalisi Anies-Muhaimin?

Ketua Fraksi PKB di DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut pertemuan Ketum NasDem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi tak ada koordinasi dengan ketum partai koalisi dan Timnas Anies-Muhaimin (AMIN).

Meski dia menilai pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi merupakan hak Nasdem sebagai partai. PKB, katanya, akan tetap pada sikapnya yakni mengawal pemilu hingga penghitungan resmi dari KPU tuntas.

Namun demikian, Ketua DPP PKB, Daniel Johan mengingatkan bahwa parpol-parpol anggota Koalisi Perubahan atau koalisi pengusung capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar telah membuat kesepakatan tentang langkah yang bakal dilakukan di tengah tahapan pemilu.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Koalisi yang terdiri dari PKB, Nasdem, dan PKS membuat konsensus untuk sama-sama mengawal perolehan suara, baik yang terkait pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan anggota legislatif (Pileg) setiap partai.

"Kesepakatan itu yang seharusnya dipegang partai saat ini, termasuk Nasdem, ketika proses pemilu masih pada tahapan rekapitulasi suara," kata Daniel seperti dilansir Kompas.com.

Dia juga mengatakan belum ada undangan Jokowi kepada partainya.

Sama seperti PKB, juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi merupakan hak Nasdem dan tidak memengaruhi apapun sikap PKS.

Nationalgeographic.co.id—Fortuna, dewi keberuntungan dan kebetulan, adalah sosok yang kuat di Roma kuno. Sementara takdir mungkin telah menentukan nasib seseorang, Fortuna lah yang membagi-bagikan kekayaan yang menimpa mereka.

Tindakan dewi keberuntungan sering kali digambarkan sepenuhnya acak. Dia kadang-kadang ditampilkan dengan mata tertutup, memutar roda yang bisa menghasilkan keberuntungan atau kesialan tanpa prasangka.

Namun, apakah tindakan Fortuna benar-benar acak? Bahkan di zaman modern, personifikasi keberuntungan tidak selalu dipandang buta sama sekali.

Dewi Fortuna dan Kesempatan

Dalam mitologi Romawi, Fortuna adalah dewi kebetulan dan keberuntungan. Dia terinspirasi sebagian besar oleh dewi Yunani Tyche. Meskipun Tyche pada umumnya terhubung dengan kekayaan sebuah kota atau negara bagian, Fortuna memiliki domain yang jauh lebih luas.

Orang Romawi memanggil Fortuna kapan pun kesempatan atau keberuntungan memainkan peran dalam hidup mereka. Dia dipandang sebagai dewi takdir umum yang dapat mempengaruhi peristiwa baik dalam skala besar maupun kecil.

Seperti Tyche, Fortuna dapat memberikan bantuannya kepada seluruh kota atau penduduk. Dalam lingkup luas Kekaisaran Romawi yang luas, dia dapat memengaruhi nasib jutaan orang melalui satu tindakan.

Salah satu peran awal Fortuna dalam kehidupan Romawi bukanlah sebagai dewi negara, melainkan sebagai dewi pertanian.

Seperti ayahnya, Jupiter, Fortuna bisa memberikan hadiah kepada orang yang dipilihnya. Di Roma awal, dia melakukannya dalam bentuk panen yang baik.

Para petani berterima kasih kepada Fortuna karena membawakan mereka makanan berlimpah, suatu bentuk keberuntungan yang tidak dijamin di dunia kuno. Dia juga seorang dewi pelindung yang menjaga tanaman dan toko biji-bijian aman dari pembusukan, api, hewan pengerat, pencuri, dan bahaya lainnya.

Panen berlimpah yang dibawa oleh Fortuna menginspirasi salah satu simbolnya yang paling terkenal. Tumpah ruah, atau tanduk kelimpahan, masih digunakan sampai sekarang dalam gambaran kebaikan dan keberuntungan yang berlimpah.

Karunia yang bisa dibawa Fortuna segera meluas melampaui urusan pertanian. Fortuna juga bisa mendatangkan kekayaan materi. Konsep nasib baik semakin meluas hingga mencakup semua bentuk keberuntungan.

Fortuna sering digambarkan dengan gubernaculum, atau kemudi kapal. Dia adalah dewi favorit para pelaut dan pedagang yang percaya bahwa hanya keberuntungan yang melindungi mereka dari bahaya laut.

Penjudi juga sering memanggil Fortuna. Dalam permainan untung-untungan, yang secara resmi dilarang dalam budaya Romawi, kesuksesan sepenuhnya bergantung pada keinginan sang dewi.

Di hampir semua aspek kehidupan, dewi kebetulan bisa dipanggil. Jimat dan ikon Fortuna adalah hal yang umum di seluruh dunia Romawi untuk mendapatkan dukungannya yang terus-menerus.

Sebagai dewi rumah tangga, dia memastikan keamanan dan kemakmuran semua orang di rumah. Ini meluas bahkan ke rumah tangga Kaisar, di mana dia bertanggung jawab atas kekayaan keluarga kekaisaran.

Fortuna dipanggil pada upacara pernikahan untuk memberikan kemakmuran dan kebahagiaan bagi pasangan tersebut. Nasib baik ini bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari anak yang sehat dan kehidupan yang nyaman hingga kebahagiaan dan keamanan pribadi pengantin muda.

Dalam perang, banyak tentara percaya peluang mereka untuk bertahan hidup sepenuhnya bergantung pada kebetulan. Fortuna dapat membawa kesuksesan bagi sebuah legiun atau memastikan kelangsungan hidup seorang prajurit.

Namun, Fortuna bukanlah dewi yang sepenuhnya baik hati. Keberuntungan dan kesialan disebabkan oleh pengaruhnya.

Dilihat sebagai dewi takdir umum, tingkah Fortuna tidak bisa diprediksi. Nasib buruk sebanyak domain sebagai hadiah.

Roda Keberuntungan, salah satu simbol dewi yang paling abadi, pertama kali disebutkan pada abad ke-1 SM. Itu mewakili sifat keberuntungan yang tidak dapat diprediksi dan sering berubah.

Ketika dua calon pewaris takhta meninggal secara tak terduga, misalnya, itu adalah akibat dari Fortuna. Nasib buruk apa pun dari bencana alam hingga ketidaknyamanan kecil adalah hasil dari Fortuna seperti halnya keberuntungan.

Fortuna sering digambarkan dengan mata tertutup, simbol lain dari sifatnya yang berubah-ubah. Namun, kebanyakan orang Romawi percaya bahwa keberuntungan tidak sepenuhnya acak.

Bangsa Romawi mengikat keberuntungan dan keberuntungan dengan takdir dan kebajikan. Sementara salah satunya berada di luar kendali manusia, gagasan bahwa keberuntungan bergantung pada kebajikan membuat Fortuna menjadi dewi yang tidak terlalu berubah-ubah seperti yang terlihat pada awalnya.

Virtus, atau kekuatan karakter, merupakan atribut penting dalam budaya Romawi. Para pemimpin khususnya mengundang nasib buruk jika mereka tidak memiliki kebajikan ini.

Dengan cara ini, tindakan Fortuna menjadi tidak terlalu acak. Sementara orang-orang tidak selalu memahami alasan dari kebaikannya, atau kekurangannya, mengaitkan Fortuna dengan gagasan tentang kebajikan bertentangan dengan gagasan tentang dewi buta yang memutar Roda Keberuntungan.

Fortuna bisa tidak dapat diprediksi, tetapi kurangnya kebajikan memberi alasan pada peristiwa yang tidak dapat dipahami. Ketergantungan Fortuna pada kebajikan dalam pengambilan keputusan memastikan bahwa ketertiban, hukum, dan keadilan dipertahankan.

Baca Juga: Cerita di Balik Pluto, Dewa Dunia Bawah Romawi Kini Jadi Nama Planet

Baca Juga: Inilah Mars, Dewa Perang dan 'Bapak' Pelindung Rakyat Romawi

Baca Juga: Selidik Lingga Menjuntai Dewa Kesuburan dari Mitologi Romawi Kuno

Baca Juga: Kisah di Balik Merkurius, Dewa Romawi Kuno Menjadi Nama Planet

Penggambaran ganda Fortuna sebagai sesuatu yang benar-benar acak dan hasil dari kebajikan telah bertahan hingga era modern.

Personifikasi keberuntungan tetap populer dalam budaya Eropa lama setelah penggambaran dewa kuno lainnya menjadi kurang umum. Penggambaran Fortuna, atau Lady Luck, masih umum di Italia hingga saat ini.

Seperti di masa lalu, tingkah keberuntungan sering dianggap tidak dapat diprediksi, tidak logis, dan tidak dapat dipahami. Gagasan bahwa keberuntungan terkait dengan kebajikan, bagaimanapun, tidak pernah sepenuhnya dilupakan.

Kekristenan mendefinisikan kebajikan secara berbeda, tetapi menempatkannya sama pentingnya dengan yang dimiliki orang Romawi di era sebelumnya. Meskipun nasib kurang ditekankan oleh sebagian besar tradisi Kristen, kebajikan masih diyakini memainkan peran intrinsik dalam kebaikan atau keberuntungan seseorang.

Oleh karena itu, masih umum untuk mendengar orang mempertanyakan bagaimana mereka mendapatkan nasib buruk atau apakah mereka pantas mendapatkan nasib baik. Sementara Lady Luck masih diperlihatkan memutar roda secara membabi buta, dia juga membagikan bantuan dan hukuman berdasarkan konsep kuno tentang kebajikan.

Gel Duri Landak Berpotensi Sembuhkan Luka: Termasuk Luka akibat Tertusuk Duri?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah DKI Jakarta sudah menggelar rapat paripurna untuk merangkum dan menetapkan hasil penghitungan suara pemilu 2024 (12/3/2024). Dari rapat hasil rekapitulasi perhitungan itu, ada 21 calon anggota legislatif dari daerah pemilihan DKI Jakarta yang lolos ke Senayan menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029.

Daerah pemilihan (dapil) wilayah DKI Jakarta terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah. Dapil Jakarta I meliputi Jakarta Timur. Kemudian Dapil II, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri. Sedangkan untuk Dapil Jakarta III meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

INFOGRAFIK: ALBERTUS ERWIN SUSANTO

Kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I menyediakan 6 kursi DPR RI. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional oleh KPU RI,  PKS memperoleh 390.441 suara dan jatah dua kursi DPR pada dapil ini. Empat kursi lainnya didapat PDIP (288.461 suara), Partai Gerindra (196.708), PAN (149.427) dan PKB (145.309) yang masing-masing mendapat jatah satu kursi.

Enam caleg yang ditetapkan lolos ke Senayan dari dapil DKI Jakarta I yakni dua caleg dari PKS atas nama Mardani Ali Sera yang meraup 176.584 suara dan Anis Byarwati yang berhasil mengumpulkan 64.304 suara.

Kemudian Putra Nababan (PDIP) yang memperoleh 105.559 suara, Habiburokhman (Gerindra) yang memperoleh 96.914 suara,  Eko Hendro Purnomo atau akrab dipangkil Eko Patrio (PAN) mendapat dukungan 93.673 suara, dan  Hasbiallah Ilyas (PKB) yang memperoleh 80.895 suara.

Di dapil DKI Jakarta II yang wilayahnya Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri, ada sebanyak tujuh kursi anggota DPR yang diperebutkan. Berdasarkan rapat pleno KPU, PKS berada di urutan pertama dengan perolehan 483.058 suara. Posisi kedua PDIP dengan 368.762 suara. Selanjutnya, Partai Golkar berada di posisi ketiga dengan 259.126 suara dan Partai Gerindra dengan perolehan 329.827 suara di peringkat ke-4.

PKS yang kampiun di dapil DKI Jakarta II mendapat dua kursi DPR RI. Sementara lima kursi lainnya dibagi rata 5 partai  yang masing-masimg mendapat 1 kursi yakni  PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, dan PAN. Dua kursi dari PKS didapat dua calegnya yakni Hidayat Nur Wahid yang memimpin dengan 205.545 suara dan Kurniasih Mufidayati yang mendapat 56.982 suara.

Lima kursi lainnya didapat Himmatul Aliyah dari Gerindra dengan 68.445 suara, Abraham Sridjaja dari Golkar menyusul di posisi ketiga dengan 60.906 suara. Dilanjutkan oleh Menteri Tenaga Kerja dari PKB Ida Fauziyah 60.180 suara, Once Mekel dari PDIP dengan 47.896 suara, dan Uya Kuya dari PAN yang memperoleh 46.326 suara.

Di dapil Jakarta III, PDI Perjuangan (PDIP) menjadi kampiun dengan memperoleh 386.980 suara. Partai Keadilan Sejahtera menduduki posisi kedua dengan perolehan 322.200 suara. Berikutnya, Partai Golkar berada di peringkat ketiga dengan perolehan 313.619 suara. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menempel di peringkat keempat dengan perolehan 305.291 suara.

Dapil 3 yang menyediakan 8 kursi DPR RI ini didapat oleh 7 partai yakni PDIP, PKS, Golkar, Nasdem, Gerindra, Demokrat, dan PAN. Hanya PDIP yang meraih dua kursi, enam partai lainnya mendapat 1 kursi.

Delapan caleg DPR RI Dapil DKI III yang berpotensi lolos adalah Charles Honoris (PDIP), Adang Daradjatun (PKS), Erwin Aksa (Golkar),  Ahmad Sahroni (NasDem), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Gerindra), Nurwayah (Demokrat), Sigit Purnomo (PAN), dan Darmadi Duriant (PDIP).

PSI yang menduduki peringkat keempat harusnya meraih satu kursi atas nama Grace Natalie yang meraup suara terbesar di dapil tersebut dengan 193.556 suara, namun karena PSI tidak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen, kursi yang harusnya didapat partai itu beralih ke PDIP.

INFOGRAFIK: ALBERTUS ERWIN SUSANTO

Pilkada rasa pilpres – Pertarungan ‘mati-matian’ PDIP melawan pengaruh Jokowi di kandang banteng

Sumber gambar, Getty Images

PDI Perjuangan (PDIP) disebut “akan mati-matian” mempertahankan sejumlah wilayah yang menjadi 'kandang banteng' dalam putaran Pilkada 2024, khususnya di Jawa Tengah (Jateng), Sumatra Utara (Sumut), dan Bali, menurut analis politik.

Atur siasat dilakukan setelah lumbung suara mereka di 'kandang banteng' “diobok-obok” dalam Pilpres 2024, saat Prabowo-Gibran yang didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) menancapkan bendera kemenangan. Istilah ‘kandang banteng’ merujuk pada pusat kekuatan pendukung PDIP, seperti di Jawa Tengah, Bali, dan Sumatra Utara.

Kekalahan PDIP pada Pilpres 2024 dan perolehan suara yang menyusut kemudian dikaitkan dengan perselisihan partai banteng dengan presiden Indonesia ketujuh, Joko Widodo (Jokowi).

Aroma cawe-cawe Jokowi juga santer tercium di Pilgub Sumut yang melibatkan menantunya, Bobby Nasution, dan aksi simbolik dukungannya pada rekan lama, Ahmad Luthfi yang menjadi cagub Jateng. Bali juga tak luput "akan dihabisi."

Bagaimana pertempuran panas antara PDIP dan pengaruh Jokowi di palagan kandang banteng dalam Pilkada 2024, yang disebut sebagai 'miniatur pilpres' itu?